Home / Nasional /  Edi.YP: LAN Kab Bekasi Bersiap Sosialisasikan PERMENKERTRANS No11 Tahun 2005 Tentang Kewajiban Pengusaha Mendukung Program P4GN

 Edi.YP: LAN Kab Bekasi Bersiap Sosialisasikan PERMENKERTRANS No11 Tahun 2005 Tentang Kewajiban Pengusaha Mendukung Program P4GN

User Rating: Be the first one !

Edi.YP: LAN Kab Bekasi Bersiap Sosialisasikan PERMENKERTRANS No11 Tahun 2005 Tentang Kewajiban Pengusaha Mendukung Program P4GN

Bekasi,www.metroaktualjabar.com

Demi menyelamatkan anak – anak Bangsa Indonsia dari pengaruh bahaya narkoba, Lembaga Anti Narkoba Kab Bekasi terus bergerak dinamis, setelah berjibaku dari Desa ke Desa, Sekokah, Puskesmas, Kantor Camat, Instansi Pemerintah, kini LAN Kab Bekasi akan menembus dunia usaha yang tersebar di kawasan Industri, guna menggugah hati para pengusaha akan pentingnya gerakan moral dan sosialisasi penyrlamatan anak anak bangsa dari narkoba.

Ketua LAN Kab Bekasi menyadari bahwa untuk menyelamatkan anak anak Bangsa dari pengaruh bahaya narkoba tidak bisa hanya berjalan sendiri, harus di kerjakan secara bersama – sama baik peran pemerintah, polri, TNI, termasuk peran swasta yaitu dunia usaha yang tersebar di 10 kawasan Industri raksasa di Kabupaten Bekasi, di mana ada dana CSR sebagai sumbangsih peran dunia usaha guna membantu masyarakat dalam sosialisasi penanggulangan bahaya narkoba.

Bukan hanya sekedar membantu saja, menurut Edi YP ketua LAN Kab Bekasi, peran para pengusaha dalam program P4GN ( Pencegahan, Penanggulangan, Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba adalah sebuah kewajiban, karena tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.11/Men/Vi/2005 Tahun 2005 tentang Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat Kerja dan (“Permenakertrans 11/2005”), khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) Permenakertrans 11/2005 yang berbunyi:

“Pengusaha WAJIB melakukan upaya aktif pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat kerja.”

” Jadi perhatikan ya, ada kata wajib, artinya harus di lakukan karena ini perintah Menteri atau Perintah Peraturan Menteri, dan jika di abaikan berarti Para Pengusaha mengabaikan peraturan, sama saja mengabaikan perintah menteri,” Ujar Edi YP.

Lanjut, kepada media, Edi YP mengatakan bahwa adapun salah satu cara pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika itu salah satunya adalah dengan dilakukannya pemeriksaan/tes narkotika terhadap karyawan. Aturan spesifik tentang tes narkotika dapat kita jumpai dalam Pasal 6 Permenakertrans 11/2005 berbunyi :

(1) Pengusaha dapat meminta pekerja/buruh yang diduga menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya untuk melakukan tes dengan biaya ditanggung oleh perusahaan.

(2) Pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh sarana pelayanan kesehatan atau laboratorium yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kerahasiaannya sebagaimana yang berlaku bagi data rekam medis lainnya.

(4) Berdasarkan hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokter yang telah mendapatkan pelatihan di bidang narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat menetapkan apakah pekerja/buruh harus mengikuti perawatan dan atau rehabilitasi.

Lanjut, Edi YP menambahkan berbicara mengenai sanksi pengusaha dapat menjatuhkan tindakan disiplin kepada pekerja/buruh dalam hal pekerja/buruh tidak bersedia untuk mengikuti program pencegahan, penanggulangan, perawatan dan atau rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika atau zat adiktif lainnya, perhatikan
dalam Pasal 7 ayat (2) Permenakertrans 11/2005.

” Apabila ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa karyawan yang bersangkutan memiliki atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat kerja, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Permenakertrans 11/2005 pengusaha atau pekerja/buruh harus segera melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Jadi di sini sangat jelas, bahwa urusan pencegahan peredaran dan pennaggulangan narkoba bukan hanya di lakukan oleh lembaga penggiat anti narkotika, namun peran kita semua, termasuk peran swasta , peran para pengusaha, karena kalau sampai banyak pekerja yang menggunakan narkoba, akan berpengaruh kepada kinerja dan hasil produksi.

Maka, dalam waktu dekat Edi YP akan berkirim surat audensi ke Dinas Tenaga Kerja, Komisi IV DPRR Kab Bekasi, dan juga kepada pihak pengelola kawasan, agar dapat audensi dan menjalin kerjasama aktif demi bangsa dan negara, dan Edi YP yakin para pengusaha akan menyambut baik kehadiran LAN di wilayah kawasan bisnis.( red)

About adminMetro2%$

Check Also

Kunjungi Ketua MUI Sulsel, Kapolri : Dukungan Ulama Sangat Penting Guna Menjaga Kamtibmas

Share this on WhatsAppKunjungi Ketua MUI Sulsel, Kapolri : Dukungan Ulama Sangat Penting Guna Menjaga …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *